1500630
CALL CENTERKonsultasi & Aduan (text only)
Perusahaan: 0813-2064-789
Peserta: 0813-2064-787
@Kemnaker
DM1500630
CALL CENTERKonsultasi & Aduan (text only)Perusahaan: 0813-2064-789
Peserta: 0813-2064-787
@Kemnaker
DM
PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia
a. Melakukan monitoring harian terhadap kiriman potensi menginap, jatuh tempo, over SLA, dan kiriman terbuka.
b. Mengawasi pencapaian kinerja SWP, penyelesaian kiriman COD, serta permintaan pickup.
c. Berkoordinasi dengan KCU/KC untuk memastikan penyelesaian kiriman dan pembaruan status hingga memiliki status akhir.
d. Mengidentifikasi kendala operasional, melakukan analisis penyebab permasalahan, dan mengoordinasikan tindak lanjut perbaikan.
e. Menyusun laporan monitoring, evaluasi kinerja, dan rekomendasi perbaikan operasional secara berkala.
f. Mengawasi pengedalian project-project di KCU dan KC
1. Pengenalan organisasi dan fungsi pengendalian operasi kurir dan logistik. 2. Alur proses kiriman: penerimaan, pemrosesan, distribusi, antaran, dan penyelesaian. 3. Pengertian kiriman potensi menginap, jatuh tempo, over SLA, dan kiriman terbuka. 4. Pengenalan SLA, SWP, COD, pickup, status akhir, dan indikator operasional terkait. 5. Prinsip ketepatan data dan pembaruan status kiriman. 6. Tata kelola koordinasi dengan KCU/KC dan jalur eskalasi. 7. Kerahasiaan data pelanggan, keamanan informasi, dan etika kerja.
1. Prinsip dan siklus monitoring harian kiriman. 2. Identifikasi kiriman berpotensi menginap, jatuh tempo, over SLA, dan kiriman terbuka. 3. Prioritas penanganan berdasarkan usia kiriman, tingkat risiko, dan dampak layanan. 4. Standar pembaruan status dan pentingnya status akhir yang valid. 5. Teknik menyusun daftar pengecualian (exception list) dan daftar tindak lanjut. 6. Mekanisme konfirmasi dan eskalasi kepada KCU/KC. 7. Dokumentasi tindak lanjut dan pengendalian kiriman yang belum selesai.
1. Definisi, tujuan, dan cara membaca indikator SWP sesuai standar internal yang berlaku. 2. Prinsip pengukuran pencapaian kinerja dan tren harian/mingguan. 3. Alur proses COD dan titik kendali penyelesaiannya. 4. Monitoring permintaan pickup: penerimaan, penugasan, pelaksanaan, dan penyelesaian. 5. Identifikasi keterlambatan, backlog, dan ketidaksesuaian proses. 6. Penyusunan rekap indikator dan daftar kasus yang perlu ditindaklanjuti. 7. Prinsip koordinasi lintas unit untuk mempercepat penyelesaian.
1. Klasifikasi kendala operasional pada proses kurir dan logistik. 2. Pengenalan analisis akar penyebab (5 Why dan diagram sebab-akibat). 3. Pembedaan gejala, penyebab, dan dampak permasalahan. 4. Penyusunan rencana tindakan korektif dan pencegahan. 5. Penetapan PIC, tenggat waktu, status, dan bukti penyelesaian tindak lanjut. 6. Prinsip evaluasi efektivitas tindakan perbaikan. 7. Dokumentasi lesson learned dan eskalasi isu berulang.
1. Struktur laporan harian, mingguan, dan bulanan. 2. Prinsip kualitas data: kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, dan validasi. 3. Dasar spreadsheet untuk pengolahan data: filter, sort, rumus dasar, dan pivot table. 4. Pemilihan KPI, target, realisasi, gap, dan tren kinerja. 5. Prinsip visualisasi data dan dashboard operasional. 6. Penyusunan insight, risiko, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. 7. Pembatasan akses, keamanan file, dan penyajian data secara bertanggung jawab
1. Dasar pengendalian proyek: ruang lingkup, target, jadwal, PIC, risiko, dan status progres. 2. Penyusunan matriks monitoring proyek KCU/KC. 3. Identifikasi deviasi target, hambatan, dan kebutuhan eskalasi. 4. Integrasi data monitoring kiriman, SWP, COD, pickup, dan progres proyek. 5. Prioritas tindak lanjut berdasarkan urgensi dan dampak layanan. 6. Penyusunan rekomendasi berbasis data dan mekanisme pelaporan kepada pimpinan. 7. Etika, akurasi data, keamanan informasi, dan kepatuhan SOP. 8. Penyusunan laporan akhir dan presentasi hasil pembelajaran.
Jalan Gedung Kesenian No.2, Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kota Bandung
Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). Selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum. Pada tanggal 20 Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP)
Ilmu Komputer
PT Kapuas Cemerlang Maju
Tata Boga, Pendidikan Tata Boga
PT. Pesona Equator (Hotel Arcadia)
Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan, Pendidikan Vokasional Seni Kuliner
Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih
Fisioterapi, fisioterapi
Cozmo Menteng
Bisnis Perhotelan, Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata, Hospitaliti dan Pariwisata, Tata Boga, Industri Pariwisata, Perhotelan, Manajemen Bisnis Pariwisata, Pendidikan Tata Boga, Hospitality dan Pariwisata, Manajemen Pariwisata, Kepariwisataan, Pengelolaan Perhotelan
PT Halim Bangun Sarana Indah
Teknik Mesin, Teknik Industri, Pembuatan Peralatan dan Perkakas Produksi, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Pengelolaan Perhotelan
