Staff Hukum Magang

• Pendampingan dan analisis penanganan komplain pelayanan medis dari pasien/keluarga pasien. • Penanganan aspek hukum rekam medis (akses, kerahasiaan, pelepasan informasi medis, dan pembukaan rahasia kedokteran). • Inventarisasi dan pemetaan potensi risiko sengketa medis (medical negligence / dugaan malpraktik). • Penyusunan kajian medis-hukumi (analisis medikolegal) terhadap insiden keselamatan pasien (IKP). • Koordinasi dengan Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Etik & Hukum RS.

• Penanganan negosiasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam kasus klaim/komplain medis. • Penyusunan tanggapan legal (legal opinion / somasi) atas surat teguran atau gugatan hukum. • Prosedur pendampingan saksi/tenaga kesehatan dalam pemeriksaan kepolisian atau majelis disiplin profesi. • Tata cara penanganan permintaan keterangan penyidik/aparat penegak hukum terkait dokumen rekam medis. • Penyusunan strategi mitigasi risiko hukum organisasi dan perlindungan hukum bagi nakes/pegawai RS.

• Evaluasi kepatuhan rumah sakit terhadap regulasi perlindungan data pribadi pasien (PDP). • Penyusunan/pembaharuan Kebijakan Operasional Standar (SOP) unit hukum dan audit regulasi internal RS. • Analisis tata kelola pengadaan barang dan jasa (procurement) di lingkungan RS agar sesuai ketentuan hukum. • Pelaksanaan legal audit berkala terhadap dokumen legalitas instansi dan mitra kerja. • Pendampingan pelaksanaan edukasi/sosialisasi aspek hukum kesehatan dan etika profesi kepada staf RS.

• Penilaian kinerja dan analisis studi kasus (direct observation / case study presentation) selama masa magang. • Evaluasi lembar target kompetensi (logbook) penyusunan kontrak, legal opinion, dan penanganan berkas hukum. • Penilaian sikap profesional, etika kerja, komunikasi interdisipliner, dan kemampuan analitis oleh preseptor/pembimbing. • Penyusunan laporan akhir magang yang merangkum hasil kajian hukum, analisis kasus medis/kontrak, dan refleksi diri. • Pendokumentasian portofolio karya hukum (drafting PKS, draft reviu, legal opinion) selama penugasan. • Evaluasi tingkat kepuasan unit kerja/pembimbing terhadap kontribusi peserta magang. • Pemberian rekomendasi sertifikat kelulusan magang Kemenaker serta penilaian kesiapan kerja (employability readiness).

• Struktur organisasi rumah sakit, tata kelola rumah sakit (Hospital Governance), dan tugas pokok/fungsi unit hukum. • Pemahaman regulasi perumahsakitan (UU Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan terkait operational RS). • Identifikasi hak dan kewajiban pasien, dokter, serta tenaga kesehatan lainnya. • Pemetaan alur kerja legal internal (persetujuan dokumen, konsultasi hukum, dan koordinasi antarunit). • Orientasi tata kelola arsip hukum (dokumen legalitas RS, perizinan operasional, dan SIP/STR nakes)

• Penyusunan dan review Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra (vendor alat kesehatan, asuransi, penyedia jasa). • Penyusunan draft Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT) dan kesepakatan dengan tenaga medis/spesialis. • Reviu dokumen Informed Consent (Persetujuan Tindakan Kedokteran) dan formulir legal operasional medis. • Identifikasi klausul risiko, kerahasiaan (NDA), dan kewajiban para pihak dalam kontrak perumahsakitan. • Pendokumentasian dan pembaharuan berkas perizinan operasional rumah sakit (izin edar, izin radiologi, dll).