Hukum

1. Mempelajari struktur organisasi dan tata kerja kantor DPD RI di daerah. 2. Memahami tugas dan fungsi DPD RI serta hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. 3. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas DPD RI. 4. Mempelajari tata naskah dinas dan administrasi hukum yang berlaku. Memahami agenda dan kegiatan anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya. 5. Menginventarisasi dokumen dan bahan hukum yang sudah tersedia. 6. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan hukum yang paling sering diperlukan.

1. Menelaah peraturan pusat dan daerah yang relevan dengan Papua Barat Daya. 2. Menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 3. Memantau perubahan peraturan perundang-undangan. 4. Membuat daftar regulasi berdasarkan bidang/sektor. 5. Mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau ketidaksesuaian regulasi. 6. Menyiapkan ringkasan atau legal brief untuk kebutuhan internal.

1. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan daerah. 2. Menyiapkan bahan analisis untuk rapat atau kegiatan anggota. 3. Membantu menyusun pendapat atau telaah hukum. 4. Menganalisis dasar hukum suatu kebijakan atau permasalahan. 5. Mengidentifikasi risiko hukum dari suatu permasalahan. 6. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk memperoleh data dan informasi pendukung.

1. Membantu menyiapkan bahan hukum untuk kegiatan anggota DPD RI. 2. Menganalisis aspirasi masyarakat dari perspektif hukum. 3. Menghubungkan permasalahan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Membantu menyusun bahan masukan terkait rancangan kebijakan atau regulasi. 5. Mengidentifikasi kebutuhan perubahan atau penyempurnaan regulasi yang berdampak pada daerah. 6. Menyiapkan bahan untuk rapat, kunjungan kerja, atau kegiatan penyerapan aspirasi.

1. Menata arsip dan dokumentasi hukum. 2. Membuat database peraturan, telaah hukum, dan dokumen pendukung. 3. Membuat format/template telaah hukum dan legal brief. 4. Menyusun daftar isu hukum yang sedang berkembang di Papua Barat Daya. 5. Membuat sistem monitoring perubahan regulasi. 6. Mengevaluasi pekerjaan hukum yang sudah dilakukan selama beberapa bulan sebelumnya.

1. Mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan selama 6 bulan. 2. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang masih perlu ditindaklanjuti. 3. Menyusun daftar prioritas isu hukum daerah. 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. 5. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem kerja. 6. Menyusun rencana kerja hukum untuk 6–12 bulan berikutnya. 7. Menetapkan target pekerjaan yang lebih terukur untuk periode selanjutnya.