Staff Legal Risk - Compliance - Permit

Pada bulan pertama, peserta difokuskan pada penguasaan teori dasar hukum kontrak konstruksi dan perizinan berusaha di PT. Burhani Putra Perkasa. Materi mencakup pendalaman hukum perikatan (KUHPerdata) dalam konteks proyek konstruksi, regulasi perizinan bangunan dan lingkungan (PBG, AMDAL/UKL-UPL), serta peraturan pengadaan barang/jasa konstruksi. Peserta juga mempelajari metodologi identifikasi risiko hukum korporasi (Legal Risk Assessment), etika profesi in-house counsel, serta elemen kompetensi SKKNI Bidang Hukum. Tujuannya adalah membangun kehati-hatian (prudence) dan logika yuris sebelum peserta memproses perizinan dan draf kontrak proyek aktual.

Mengimplementasikan teori dari bulan pertama, peserta mempraktikkan pemeriksaan menyeluruh (due diligence) terhadap dokumen perizinan proyek konstruksi yang sedang berjalan. Peserta mengecek kesesuaian dokumen perizinan lahan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), analisis dampak lingkungan, serta kelayakan dokumen legalitas vendor/pemberi kerja.Output SKKNI: Peserta mampu melakukan riset hukum terkait perizinan konstruksi dan menyusun dokumen Legal Memorandum (Memo Hukum) mengenai status kepatuhan proyek.

Berdasarkan kepatuhan perizinan yang dipastikan aman di bulan kedua, peserta mempraktikkan penyusunan draf kontrak konstruksi (seperti Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Konstruksi). Peserta merumuskan klausul-klausul esensial termasuk lingkup pekerjaan, harga borongan, tata cara pembayaran termin, sanksi keterlambatan, serta alokasi risiko (risk allocation).Output SKKNI: Peserta mampu merumuskan klausul perjanjian spesifik dan menyusun draf kontrak komersial konstruksi sesuai standar Legal Contract Drafter.

Menyambung perancangan kontrak utama, peserta mempraktikkan penelaahan (legal review) terhadap draf perjanjian kerja sama dengan sub-kontraktor atau pemasok material bangunan. Fokus praktik adalah melakukan revisi redaksional (redlining) untuk melindungi perusahaan dari potensi wanprestasi pihak ketiga atau tuntutan kecelakaan kerja.Output SKKNI: Peserta mampu menganalisis draf kontrak dari pihak eksternal, memberikan opini hukum, dan merumuskan rekomendasi revisi untuk melindungi kepentingan perusahaan.

Beralih dari kontrak eksternal, peserta mempraktikkan mitigasi risiko internal terkait ketenagakerjaan di proyek. Peserta meninjau kesesuaian draf Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerja proyek dan staf lapangan, serta memastikan ketentuan upah lembur dan keselamatan kerja telah sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru.Output SKKNI: Peserta mampu meninjau dokumen hukum ketenagakerjaan internal korporasi dan memastikan hubungan industrial di proyek berjalan sesuai regulasi.

Sebagai tahap akhir, peserta mempraktikkan simulasi penyelesaian sengketa hukum konstruksi (misalnya penanganan klaim keterlambatan atau wanprestasi sub-kontraktor). Peserta menyusun draf surat peringatan (Somasi) dan strategi penyelesaian non-litigasi. Sisa waktu difokuskan untuk merapikan seluruh bukti kerja (Memo Hukum Perizinan, Draf Kontrak, Hasil Review, Revisi PKWT, Somasi) ke dalam satu map portofolio.Output SKKNI: Peserta memiliki kelengkapan bukti kerja (portofolio) hukum yang valid, terstruktur, dan siap diajukan sebagai prasyarat mendaftar proses Asesmen Sertifikasi BNSP skema Corporate Legal atau Legal Contract Drafter.