Workforce Compliance Specialist

Pembahasan ketentuan PP No. 35/2021 dan UU Cipta Kerja terkait alih daya, batasan hak-kewajiban vendor dengan klien, serta telaah klausul wajib perjanjian kerja waktu tertentu.

Bedah konsep struktur tabel data induk karyawan, standarisasi validasi format isian data (NIK, tanggal mulai tugas, penempatan), dan prinsip pencegahan redundansi data riwayat personel.

Analisis hierarki jenis pelanggaran tata tertib kerja (ringan, sedang, berat), penyelarasan aturan vendor dengan aturan klien, serta teknik telaah keabsahan alat bukti pelanggaran.

Penanganan alur permintaan penarikan tenaga kerja dari perusahaan pengguna (user), perumusan draf resmi Surat Penarikan, dan penyusunan formulir serah terima operasional lapangan.

Penyiapan berkas draf kontrak kerja dan data kepesertaan untuk proses pelaporan digital melalui portal resmi ketenagakerjaan pemerintah hingga penerbitan bukti pencatatan.

Uji kompetensi penanganan kasus riil: penarikan massal mendadak, penerbitan instrumen sanksi disiplin, perapian administrasi mutasi, hingga penyelesaian hak kompensasi kerja.

Simulasi penyusunan draf PKWT, perumusan addendum masa perpanjangan, klausul kerahasiaan data, penyesuaian upah minimum, serta validasi keabsahan tanda tangan basah dan digital.

Implementasi formula data (XLOOKUP, INDEX-MATCH, DATEDIF) untuk kalkulasi masa kerja otomatis serta pembuatan ringkasan profil demografi penempatan menggunakan Pivot Table.

Simulasi pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyusunan draf legal SP 1, SP 2, dan SP 3 dengan masa laku 6 bulan, serta pengelolaan administrasi tanda terima sanksi.

Pendalaman kerangka regulasi perhitungan uang kompensasi PKWT sesuai PP 35/2021, analisis komponen dasar upah penentu, dan pemetaan ketentuan hak finansial berdasarkan status terminasi.

Pelaksanaan audit sampling acak berkas fisik terhadap kelengkapan basis data, identifikasi dokumen kedaluwarsa atau tanpa otorisasi, dan penyusunan laporan temuan deviasi.

Tinjauan metodologi penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), identifikasi titik rawan kebocoran kepatuhan administrasi, dan perancangan standarisasi instruksi kerja baru.

Pelaksanaan SOP komunikasi calon tenaga kerja baru, verifikasi keabsahan identitas (KTP, KK, NPWP, SKCK, ijazah), serta validasi rekening bank dan data kepesertaan jaminan sosial

Pembuatan tabel peringatan dini otomatis (H-60 dan H-30 sebelum masa kontrak berakhir) menggunakan indikator warna berbasis kondisi serta alur konfirmasi ke tim operasional.

Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) penempatan ke lokasi klien, administrasi perpindahan tugas antar cabang, serta pembaruan data tunjangan tugas pada sistem database

Eksekusi prosedur penyerahan inventaris kerja (seragam, kartu akses, alat pelindung diri), penutupan status penempatan, dan pembuatan Surat Keterangan Pernah Bekerja resmi.

Pemahaman kerangka hukum mitigasi perselisihan hubungan industrial, tahapan perundingan bipartit hingga tripartit di Disnaker, serta teknik penyusunan kronologis fakta kasus.

Pemaparan hasil kerja proyek pemantauan kepatuhan di hadapan mentor, rekonsiliasi akhir berkas tanpa ada tunggakan administrasi, serta penandatanganan berita acara serah terima tugas.

Standardisasi pemindaian dokumen beresolusi 300 DPI, penyeragaman tata nama file digital, penataan ordner fisik, dan pembuatan kartu kendali berkas fisik PKWT

Validasi sinkronisasi data master karyawan dengan sistem eksternal SIPP BPJS Ketenagakerjaan dan e-Dabu BPJS Kesehatan untuk pelaporan mutasi penambahan serta penonaktifan.

Eksekusi tata cara pemanggilan tertulis resmi karyawan tidak masuk kerja tanpa keterangan, penyusunan Surat Panggilan 1 dan 2, serta pencatatan bukti pengiriman ekspedisi resmi.

Pemisahan arsip digital aktif dan inaktif, audit kepatuhan bukti tanda terima hak akhir karyawan, serta penerapan jadwal retensi penyimpanan dokumen legal fisik.

Pengolahan metrik pergerakan tenaga kerja (jumlah total personel, penambahan, terminasi, tingkat perputaran karyawan), dan penyusunan resume kepatuhan bulanan untuk manajemen.