Penyuluh Hukum

Pembekalan mengenai kedudukan, struktur organisasi, serta fungsi BPHN dan Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.

Teknik melakukan survey, instrumen assessment, dan pemetaan kebutuhan informasi hukum krusial di masyarakat.

Praktek lapangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tatap muka bagi kelompok masyarakat, pelajar, atau instansi.

Pengembangan strategi edukasi hukum melalui media elektronik, siaran radio, dan platform digital.

Keterlibatan dalam evaluasi Posbankum Desa dan kelurahan, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pengumpulan data feedback audiens, analisis efektivitas program, dan pengukuran tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Pemahaman regulasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, standardisasi kompetensi, angka kredit, dan kode etik.

Pelatihan keterampilan berbicara di depan umum, teknik presentasi hukum, dan pengelolaan audiens secara persuasif.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (TOR), rencana anggaran biaya (RAB), dan desain program penyuluhan hukum.

Simulasi input data pelaporan kinerja dan dokumentasi penyuluhan menggunakan sistem informasi digital BPHN.

Pendalaman materi hukum krusial seperti UU ITE, KDRT, Narkoba, dan perlindungan anak untuk bahan penyuluhan.

Studi kasus peran penyuluh sebagai fasilitator peningkatan kapasitas paralegal desa dan mediasi non-litigasi.

Perancangan konten kreatif berupa infografis, naskah podcast, dan video pendek edukasi hukum untuk media sosial.

Teknik menyusun naskah penyuluhan, bahan bacaan (brosur/leaflet), dan artikel ilmiah populer terkait hukum.

Pelaksanaan monitoring implementasi program bantuan hukum gratis dan verifikasi dokumen administrasi OBH mitra BPHN.

Pendampingan dalam pemberian layanan konsultasi hukum awal dan pengaduan masyarakat di pos pelayanan hukum BPHN.

Teknik penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan penyuluhan hukum yang akuntabel sesuai standar birokrasi.

Penyusunan dokumen portofolio akhir magang dan presentasi hasil project inovasi penyuluhan di hadapan mentor.