Pengumuman! Cek Eligibilitas Magang Nasional Batch 3 Tahun 2026 Sudah Dibuka. Segera cek status kelayakan Anda melalui akun Maganghub.

Balai Standardisasai dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
Melakukan inventarisasi, pelacakan, dan kajian awal terhadap regulasi terbaru yang berdampak pada operasional satker.
Membantu penyiapan draf awal perjanjian kerja sama (MoU), kontrak, atau surat keputusan internal.
Mengidentifikasi potensi risiko hukum dari aktivitas operasional serta mendokumentasikan berkas perkara atau legalitas organisasi.
Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan dokumen hukum (legal drafting), serta pemberian rekomendasi hukum terhadap berbagai permasalahan operasional satuan kerja. Peserta magang akan dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menelaah kontrak kerja sama, mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, serta mengkaji kesesuaian kebijakan internal BSPJI Palembang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis serta memahami penerapan aspek hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan dokumen hukum (legal drafting), serta pemberian rekomendasi hukum terhadap berbagai permasalahan operasional satuan kerja. Peserta magang akan dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menelaah kontrak kerja sama, mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, serta mengkaji kesesuaian kebijakan internal BSPJI Palembang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis serta memahami penerapan aspek hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan dokumen hukum (legal drafting), serta pemberian rekomendasi hukum terhadap berbagai permasalahan operasional satuan kerja. Peserta magang akan dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menelaah kontrak kerja sama, mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, serta mengkaji kesesuaian kebijakan internal BSPJI Palembang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis serta memahami penerapan aspek hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan dokumen hukum (legal drafting), serta pemberian rekomendasi hukum terhadap berbagai permasalahan operasional satuan kerja. Peserta magang akan dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menelaah kontrak kerja sama, mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, serta mengkaji kesesuaian kebijakan internal BSPJI Palembang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis serta memahami penerapan aspek hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan dokumen hukum (legal drafting), serta pemberian rekomendasi hukum terhadap berbagai permasalahan operasional satuan kerja. Peserta magang akan dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menelaah kontrak kerja sama, mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, serta mengkaji kesesuaian kebijakan internal BSPJI Palembang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis serta memahami penerapan aspek hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi dalam melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan dokumen hukum (legal drafting), serta pemberian rekomendasi hukum terhadap berbagai permasalahan operasional satuan kerja. Peserta magang akan dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menelaah kontrak kerja sama, mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, serta mengkaji kesesuaian kebijakan internal BSPJI Palembang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis serta memahami penerapan aspek hukum dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
Jl. Kolonel H. Barlian No.9, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152

Kota Palembang

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Ilmu Keperawatan, Keperawatan

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Teknik Elektro Medik

BKKBN Sumatera Selatan
Psikologi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Radiologi

Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia
Informatika, Pemasaran Digital, Manajemen Pemasaran/Marketing

Kantor Pertanahan Kota Palembang
Planologi, Geografi, Teknik Geodesi Dan Geomatika, Pertanahan, Perencanaan Wilayah Dan Kota