Asisten Penata Kelola Perumahan - Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan

Mempelajari struktur organisasi dan tugas fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, khususnya peran Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan. Peserta fokus memahami landasan hukum penyelenggaraan perumahan, isu strategis perumahan di kawasan perkotaan (seperti backlog dan keterjangkauan daya beli), kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengelola dana, perbankan, hingga asosiasi pengembang.

Mempelajari secara komprehensif instrumen dan alur penyaluran program bantuan pembiayaan perumahan pemerintah dari hulu ke hilir, yang mencakup skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembiayaan Tapera, serta Kredit Program Perumahan (KPP) baik untuk hunian tapak maupun hunian vertikal di perkotaan.

Peserta dilibatkan langsung dalam operasional tata kelola administrasi pemerintahan (penyusunan surat dinas, notula rapat koordinasi, dan telaahan staf) serta pengelolaan basis data realisasi penyaluran bantuan pembiayaan berdasarkan wilayah dan bank pelaksana. Selain itu, mahasiswa belajar mengolah data capaian tersebut menjadi bahan paparan kebijakan serta menyusun materi sosialisasi dan informasi publik agar program pembiayaan mudah dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Peserta mempelajari metodologi dan instrumen pengawasan program bantuan pembiayaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi (baik melalui pengolahan data sekunder maupun peninjauan lapangan ke lokasi perumahan/hunian vertikal). Peserta belajar menilai efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, mengidentifikasi tingkat keterhunian (occupancy rate), mengevaluasi kepatuhan pengembang dan perbankan terhadap regulasi, serta menyusun laporan hasil evaluasi lapangan secara terstruktur.

Peserta dilatih menganalisis permasalahan nyata yang ditemukan dari hasil pemantauan penyaluran pembiayaan perumahan di kawasan perkotaan (seperti tantangan keterbatasan lahan, harga hunian di perkotaan, atau akses pembiayaan bagi pekerja sektor informal).

Peserta merampungkan satu proyek mandiri atau penugasan akhir yang memberikan nilai tambah langsung bagi pelaksanaan tugas di Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan sesuai latar belakang keilmuannya (misalnya: laporan studi evaluasi penyaluran di wilayah tertentu, pembuatan dashboard pengolahan data Monev, atau perancangan paket instrumen edukasi program pembiayaan). Di akhir bulan, peserta mempresentasikan hasil kerjanya di hadapan mentor dan pimpinan unit kerja sebagai dasar penilaian akhir serta konversi SKS.

Mempelajari struktur organisasi dan tugas fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, khususnya peran Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan. Peserta fokus memahami landasan hukum penyelenggaraan perumahan, isu strategis perumahan di kawasan perkotaan (seperti backlog dan keterjangkauan daya beli), kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengelola dana, perbankan, hingga asosiasi pengembang.

Mempelajari secara komprehensif instrumen dan alur penyaluran program bantuan pembiayaan perumahan pemerintah dari hulu ke hilir, yang mencakup skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembiayaan Tapera, serta Kredit Program Perumahan (KPP) baik untuk hunian tapak maupun hunian vertikal di perkotaan.

Peserta dilibatkan langsung dalam operasional tata kelola administrasi pemerintahan (penyusunan surat dinas, notula rapat koordinasi, dan telaahan staf) serta pengelolaan basis data realisasi penyaluran bantuan pembiayaan berdasarkan wilayah dan bank pelaksana. Selain itu, mahasiswa belajar mengolah data capaian tersebut menjadi bahan paparan kebijakan serta menyusun materi sosialisasi dan informasi publik agar program pembiayaan mudah dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Peserta mempelajari metodologi dan instrumen pengawasan program bantuan pembiayaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi (baik melalui pengolahan data sekunder maupun peninjauan lapangan ke lokasi perumahan/hunian vertikal). Peserta belajar menilai efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, mengidentifikasi tingkat keterhunian (occupancy rate), mengevaluasi kepatuhan pengembang dan perbankan terhadap regulasi, serta menyusun laporan hasil evaluasi lapangan secara terstruktur.

Peserta dilatih menganalisis permasalahan nyata yang ditemukan dari hasil pemantauan penyaluran pembiayaan perumahan di kawasan perkotaan (seperti tantangan keterbatasan lahan, harga hunian di perkotaan, atau akses pembiayaan bagi pekerja sektor informal).