Asisten Perancang Peraturan Perundang-undangan

Peserta mempelajari sistem hukum nasional, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kedudukan dan fungsi peraturan menteri koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembelajaran juga mencakup pengenalan proses bisnis pembentukan regulasi di lingkungan kementerian, mulai dari identifikasi kebutuhan regulasi, perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.

Peserta mempelajari teknik penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk sistematika, kerangka peraturan, penggunaan bahasa hukum, perumusan norma, ketentuan umum, materi muatan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Peserta berlatih menyusun bagian-bagian rancangan peraturan serta mengidentifikasi kesalahan teknik perancangan, inkonsistensi norma, dan potensi multitafsir.

Peserta berlatih melakukan inventarisasi dasar hukum, menelaah kesesuaian rancangan peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan terkait, mengidentifikasi konflik norma, kekosongan hukum, serta potensi tumpang tindih kewenangan. Peserta juga mempelajari penyusunan analisis atau kajian hukum sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan, sesuai kebutuhan dan jenis regulasi yang ditangani.

Peserta mempelajari tata cara mempersiapkan dan mendukung rapat pembahasan serta harmonisasi rancangan peraturan. Kegiatan meliputi penyiapan bahan rapat, matriks inventarisasi masalah, daftar isu hukum, pencatatan masukan kementerian/lembaga, serta penyusunan matriks tindak lanjut hasil pembahasan. Peserta juga berlatih merumuskan alternatif penyelesaian terhadap perbedaan pendapat atas materi muatan rancangan peraturan.

Peserta melakukan penyempurnaan rancangan peraturan berdasarkan hasil pembahasan, memeriksa konsistensi rumusan norma, kesesuaian istilah, sistematika, serta rujukan pasal. Peserta juga mempelajari pengelolaan dokumen proses pembentukan regulasi, pencatatan status penyelesaian rancangan, pengarsipan versi dokumen, dan pemantauan tindak lanjut hasil harmonisasi sampai dengan tahapan penetapan dan pengundangan sesuai kewenangan unit kerja.

Peserta menyelesaikan penugasan penyusunan atau penyempurnaan bagian rancangan peraturan yang diberikan. Hasil penugasan diperiksa oleh pejabat atau perancang peraturan yang berwenang. Evaluasi dilakukan terhadap ketepatan dasar hukum, kualitas rumusan, konsistensi norma, ketelitian, kemampuan analisis, dan kepatuhan terhadap prosedur kerja. Hasil penugasan diperiksa oleh pejabat atau perancang peraturan yang berwenang