Komunikasi Publik dan Kehumasan

Pemahaman mengenai tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Pelanggaran, struktur organisasi, kebijakan komunikasi publik, serta peran kehumasan dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Peserta mempelajari tata kelola komunikasi kelembagaan, etika komunikasi, koordinasi antarunit kerja, serta prosedur penyampaian informasi resmi agar komunikasi organisasi terlaksana secara profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterampilan menyusun dan mengolah informasi menjadi produk komunikasi publik yang informatif, sistematis, dan mudah dipahami masyarakat. Materi meliputi teknik penulisan berita, siaran pers, artikel, laporan kegiatan, narasi capaian kinerja, serta penyuntingan naskah dan verifikasi fakta. Dalam konteks Direktorat Penanganan Pelanggaran, peserta diarahkan untuk menyajikan informasi mengenai kegiatan penanganan perkara dan penegakan hukum kelautan dan perikanan secara objektif, dengan tetap memperhatikan akurasi informasi, kewenangan publikasi, dan kerahasiaan proses penanganan perkara.

Pengembangan kemampuan membuat materi komunikasi visual dan audiovisual untuk mendukung publikasi kegiatan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Peserta mempelajari teknik fotografi, videografi, penyuntingan gambar dan video, desain infografis, pembuatan poster, serta penyusunan materi publikasi digital. Kompetensi ini diharapkan dapat mendukung penyajian informasi mengenai program, kegiatan, capaian kinerja, dan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara menarik, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi publikasi melalui media sosial serta membangun hubungan kerja yang profesional dengan media massa. Peserta mempelajari penyusunan kalender konten, penjadwalan publikasi, pengelolaan interaksi dengan masyarakat, pemantauan respons publik, serta penyiapan bahan komunikasi untuk media. Dalam pelaksanaannya, peserta diarahkan untuk mendukung penyebarluasan informasi resmi Direktorat Penanganan Pelanggaran secara konsisten dan terkoordinasi dengan unit kehumasan KKP, serta memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi dan persetujuan sesuai kewenangan.

Meningkatkan kemampuan peserta dalam mendukung pelayanan informasi publik, memantau perkembangan isu, mengidentifikasi potensi permasalahan komunikasi, serta menyiapkan respons terhadap situasi yang berpotensi memengaruhi reputasi organisasi. Materi mencakup pengelolaan permintaan informasi, koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), analisis pemberitaan dan opini publik, penyusunan bahan klarifikasi, serta simulasi komunikasi krisis. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, informasi yang dikecualikan, dan asas praduga tak bersalah agar komunikasi terkait penanganan perkara kelautan dan perikanan tetap akurat, proporsional, dan bertanggung jawab.

Tahap penerapan seluruh kompetensi yang telah dipelajari melalui pelaksanaan praktik komunikasi publik dan kehumasan secara terpadu. Peserta menyusun rencana komunikasi, menghasilkan materi publikasi, mengelola konten digital, melakukan dokumentasi kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas publikasi. Pada tahap akhir, peserta menyusun laporan pelaksanaan dan portofolio hasil kerja yang dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kualitas produk komunikasi, kepatuhan terhadap prosedur, kemampuan koordinasi, dan pencapaian target. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi lanjutan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi komunikasi publik dan kehumasan di Direktorat Penanganan Pelanggaran PSDKP.