Staff Legal

Pada bulan pertama, peserta difokuskan pada penguasaan teoretis mengenai regulasi yang mengatur jalannya bisnis perusahaan. Materi mencakup pemahaman UU Perseroan Terbatas, UU Jasa Konstruksi, dan regulasi turunan terkait ketenagakerjaan di proyek. Peserta mempelajari anatomi kontrak bisnis, prinsip-prinsip perizinan berusaha terintegrasi (OSS), serta standar etika profesi legal. Peserta juga membedah peta unit kompetensi SKKNI Legal Officer untuk merencanakan dokumen apa saja yang harus disiapkan sebagai portofolio sertifikasi BNSP di akhir masa magang.

Mengaplikasikan teori anatomi kontrak dari Bulan 1, peserta mulai mempraktikkan penyusunan (drafting) dan peninjauan (review) dokumen perjanjian. Praktik difokuskan pada pembuatan draf Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Perjanjian Kerja Sama Subkontraktor, dan Perjanjian Pengadaan Material (Vendor). Peserta belajar mengidentifikasi klausul risiko tinggi, memastikan perlindungan hukum bagi PT. Mahakarya Nanggroe Kreasi, dan menyesuaikan isi kontrak dengan standar SKKNI perancangan kontrak. Dokumen draf ini akan disimpan sebagai portofolio pertama.

Setelah kontrak proyek terbentuk di Bulan 2, sebuah proyek memerlukan legalitas untuk berjalan. Peserta mempraktikkan pengurusan administrasi perizinan perusahaan dan proyek, seperti tata cara penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, pemahaman Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pendaftaran dokumen legalitas ke instansi terkait. Bukti pelacakan dokumen atau checklist perizinan ini akan menjadi portofolio kompetensi pengurusan perizinan sesuai standar BNSP.

Ratusan kontrak dari Bulan 2 dan dokumen perizinan dari Bulan 3 membutuhkan pengelolaan yang sistematis. Peserta mempraktikkan sistem pengarsipan hukum (legal filing system) yang efisien dan aman. Praktik mencakup digitalisasi dokumen legal, klasifikasi dokumen berdasarkan tingkat kerahasiaan, serta pembuatan database masa berlaku kontrak/izin agar tidak terjadi keterlambatan perpanjangan (expiry tracking). Ini melatih kedisiplinan administratif yang menjadi salah satu elemen wajib dalam penilaian asesor BNSP.

Berpotensi munculnya kendala di lapangan dari kontrak yang telah berjalan, peserta dilatih untuk mempraktikkan riset hukum dan penyusunan draf Legal Opinion (Pendapat Hukum) internal. Peserta membuat analisis atas studi kasus nyata di perusahaan (misal: wanprestasi vendor atau keterlambatan pembayaran). Peserta juga berlatih membuat draf Surat Peringatan (Somasi) dan mendampingi mentor legal dalam simulasi negosiasi/mediasi. Draf Legal Opinion dan Somasi ini adalah dokumen wajib (wewenang) seorang Legal Officer.

Bulan terakhir adalah fase evaluasi menyeluruh. Peserta mempraktikkan Legal Audit (Uji Tuntas Segi Hukum) skala kecil terhadap dokumen kontrak, perizinan, dan kepatuhan perusahaan yang telah dikerjakan dari Bulan 2 hingga 5. Rangkaian program ditutup dengan penyusunan final Portofolio Bukti Kerja dan pelaksanaan simulasi wawancara asesmen BNSP. Hal ini memastikan peserta 100% siap secara mental dan administratif untuk disertifikasi sebagai Legal Officer yang kompeten.