Staff Legal

Bulan pertama berfokus pada penguasaan kerangka hukum fundamental yang mengatur industri media, mencakup Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Lulusan ilmu hukum akan membedah asas-asas hukum perikatan (Buku III KUHPerdata) dan teori kepatuhan korporat (corporate compliance) guna memahami bagaimana regulasi negara ditransformasikan ke dalam kebijakan internal perusahaan. Peserta mempelajari peran strategis staff legal dalam memitigasi risiko sengketa hukum perdata maupun pidana yang muncul dari aktivitas bisnis dan redaksional. Dari perspektif analisis yuridis, peserta dibekali metode pemetaan regulasi untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan media secara terstruktur. Pengetahuan ini menjadi fondasi yuridis yang absolut sebelum peserta memegang wewenang merancang dan menelaah dokumen hukum korporat. Konsep output process dari materi teoritis ini adalah penyusunan Dokumen Pemetaan Kepatuhan Hukum Media dan Matriks Mitigasi Risiko Regulasi Korporat, yang menjadi portofolio awal untuk memenuhi elemen unit kompetensi "Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Hukum Perusahaan" pada skema sertifikasi BNSP.

Pada bulan kedua, peserta langsung masuk ke fase praktik untuk mengeksekusi perancangan (legal drafting) dan penelaahan (legal review) berbagai kontrak bisnis media. Menggabungkan penguasaan hukum perikatan dan ritme bisnis media yang cepat, peserta ditugaskan menyusun draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) kemitraan B2B, kontrak kerja sama sponsorship, perjanjian lisensi hak siar, serta kontrak kerja kontributor/freelancer lepas. Tugas utama peserta adalah memastikan setiap klausul—mulai dari ruang lingkup pekerjaan, hak kekayaan intelektual, mekanisme pembayaran, pembatasan tanggung jawab (limitation of liability), hingga klausul penyelesaian sengketa—melindungi kepentingan hukum perusahaan secara mutlak. Peserta juga mempraktikkan alur kerja administratif pengelolaan siklus hidup kontrak (contract lifecycle management) guna mencegah risiko wanprestasi. Konsep output process pada fase ini adalah Bundel Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) Komersial dan Lembar Hasil Penelaahan Kontrak (Legal Review Checklist) minimal 10 dokumen terverifikasi, yang membuktikan kemampuan peserta pada unit kompetensi "Merancang dan Menelaah Draf Perjanjian Kerja Sama Perusahaan".

Bulan ketiga difokuskan pada praktik pengawasan dan pengamanan aset modal intelektual perusahaan media melalui audit Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lulusan ilmu hukum mengaplikasikan Undang-Undang Hak Cipta dan UU Merek untuk memeriksa keabsahan lisensi penggunaan musik, aset visual, footage video, dan materi pihak ketiga yang digunakan dalam produksi konten media perusahaan. Peserta dituntut mampu menganalisis doktrin penggunaan wajar (fair use/fair dealing) vs pelanggaran hak cipta substansial, serta menyusun draf permohonan pendaftaran merek atau hak cipta atas produk-produk media orisinal perusahaan. Selain itu, peserta merancang formulir pelepasan hak cipta (copyright release form) untuk para pengisi acara atau narasumber. Konsep output process dari materi taktis ini adalah Laporan Audit Hak Kekayaan Intelektual (HKI Report) dan Bundel Dokumen Perizinan Lisensi Aset Kreatif. Karya ini menjadi bukti fisik unjuk kerja untuk memenuhi unit kompetensi sertifikasi "Melaksanakan Pengelolaan dan Proteksi Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan".

Materi bulan keempat mendorong peserta pada level praktik analisis kasus yang kritis, yaitu mitigasi risiko delik pers/UU ITE dan penyusunan memorandum opini hukum (legal opinion) atas konten pra-publikasi. Mengaplikasikan nalar yuridis dan yurisprudensi hukum media, peserta ditugaskan menelaah draf artikel berita investigatif, naskah video dokumenter, atau materi iklan yang berpotensi memicu klaim sengketa pencemaran nama baik, berita bohong, atau pelanggaran privasi. Peserta mempraktikkan penyusunan argumentasi hukum yang obyektif untuk memberikan saran revisi redaksional kepada tim editor tanpa merusak esensi informasi berita. Jika terjadi aduan atau somasi dari pihak luar, peserta menyusun draf tanggapan formal dan mekanisme Hak Jawab/Hak Koreksi sesuai UU Pers. Konsep output process pada fase kritis ini adalah Buku Log Asesmen Risiko Hukum Pra-Publikasi dan Bundel Memorandum Opini Hukum (Legal Opinion) Korporat. Dokumen analisis ini menjadi portofolio mahakarya untuk memenuhi unit kompetensi "Memberikan Opini Hukum (Legal Opinion) dan Memitigasi Risiko Hukum Operasional".

Pada bulan kelima, peserta mengeksekusi praktik penerapan regulasi pelindungan data pribadi dan penyusunan tata kelola privasi digital perusahaan media. Seiring berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), peserta ditugaskan melakukan pemetaan alur pemrosesan data pribadi pembaca, pengguna aplikasi, atau pelanggan buletin digital perusahaan. Peserta merancang dan memperbarui draf dokumen Kebijakan Privasi (Privacy Policy), Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions), serta formulir persetujuan pemrosesan data (consent form) pada portal media digital perusahaan. Lulusan hukum memadukan hukum siber dengan kepatuhan administratif guna memastikan seluruh aktivitas pengumpulan data digital mematuhi prinsip transparansi, batasan tujuan, dan keamanan data. Konsep output process dari aktivitas ini adalah Matriks Kepatuhan Data Pribadi Pembaca dan Draf Pembaruan Kebijakan Privasi & Terms of Service Digital. Kumpulan aset tata kelola ini memenuhi elemen unit kompetensi "Menerapkan Kepatuhan Regulasi Data dan Informasi Elektronik Perusahaan".

Bulan terakhir dialokasikan untuk fungsi evaluasi manajerial hukum, audit kepatuhan korporat menyeluruh (corporate legal audit), serta finalisasi portofolio sertifikasi profesi. Peserta magang secara mandiri melaksanakan audit hukum menyeluruh atas seluruh aspek operasional perusahaan media selama semester tersebut, mencakup legalitas badan usaha, perizinan berusaha (OSS-RBA/PBG/SLF jika ada operasional fisik di Bekasi atau Jakarta), kepatuhan ketenagakerjaan normatif, hingga keterisian arsip dokumen legal. Peserta menyusun laporan temuan audit (audit findings) dan memberikan rekomendasi tindakan korektif bagi jajaran direksi. Seluruh draf PKS, laporan audit HKI, opini hukum, dan matriks PDP dikurasi dan dijilid rapi menjadi portofolio eksekutif. Konsep output process pada fase penutup ini adalah Laporan Audit Hukum Korporat (Corporate Legal Audit Report) serta Penyerahan Bundel Portofolio Eksekutif Staff Legal Final. Dokumen ini secara penuh memvalidasi kesiapan peserta untuk mengikuti dan lulus dalam Uji Sertifikasi Profesi Petugas Kepatuhan Hukum / Auditor Hukum dari BNSP.