Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi : Maganghub - Kemnaker RI

1. Membantu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen hukum yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan, khususnya dokumen kredit dan perjanjian kerja sama.

2. Membantu memeriksa kelengkapan administratif dokumen perjanjian kredit, pengikatan jaminan, surat kuasa, dan dokumen pendukung lainnya sesuai prosedur perusahaan.

3. Membantu mengelola, mengarsipkan, dan memperbarui data dokumen legal debitur serta dokumen hukum perusahaan secara tertib dan sistematis.

4. Membantu melakukan inventarisasi dokumen agunan kredit, termasuk dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung pengikatan jaminan.

5. Membantu melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan dan perkreditan.

6. Membantu memantau kelengkapan serta masa berlaku dokumen hukum, perjanjian kerja sama, dan dokumen pendukung kegiatan perbankan.

7. Membantu menyiapkan dokumen administratif untuk proses penanganan kredit bermasalah, restrukturisasi kredit, penyelesaian kewajiban debitur, dan tindak lanjut hukum sesuai arahan pembimbing.

8. Membantu menyiapkan dan mengelola surat-menyurat terkait kebutuhan hukum perusahaan, termasuk surat pemberitahuan, surat teguran, dan dokumen pendukung penagihan.

9. Membantu menyiapkan dokumen pendukung untuk kebutuhan pemeriksaan internal, audit, dan pemenuhan ketentuan regulator yang berkaitan dengan aspek hukum.

10. Membantu melakukan koordinasi administratif dengan bagian Kredit, Operasional, Kepatuhan, dan unit kerja terkait dalam pemenuhan dokumen hukum.

11. Menjaga kerahasiaan data debitur, dokumen kredit, informasi agunan, dan informasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Melaksanakan tugas pendukung bidang Legal lainnya sesuai arahan pembimbing dan prosedur perusahaan.

Seluruh kegiatan dilakukan di bawah pengawasan pembimbing. Peserta magang tidak diperkenankan memberikan pendapat hukum resmi, mengambil keputusan hukum, menandatangani dokumen atas nama perusahaan, atau mengakses data rahasia tanpa izin dan kewenangan yang sesuai.