Staff Analis Kebijakan Publik

Pembekalan komprehensif mengenai ekosistem kebijakan perdagangan nasional dan internasional, kerangka Sistem Standardisasi Nasional (BSN, SNI, K3L, BPOM, Halal), Hambatan Nontarif (Non-Tariff Measures / NTMs), instrumen Regulatory Impact Analysis (RIA), serta metodologi pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) di sektor publik.

Praktik langsung melakukan pemantauan harian terhadap pembaruan regulasi dan kebijakan publik yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BSN, dan lembaga terkait. Peserta mengolah instrumen early warning system regulasi serta menyusun basis data Policy & Quality Tracking Register perusahaan.

Pelaksanaan analisis kuantitatif dan kualitatif atas pemberlakuan kebijakan mutu baru (seperti SNI Wajib atau regulasi impor). Peserta mengukur dampak perubahan aturan publik terhadap alur rantai pasok, biaya operasional perdagangan, portofolio produk, serta estimasi tingkat kepatuhan vendor.

Praktik mengevaluasi kesesuaian produk komersial perusahaan terhadap standar publik dan undang-undang perlindungan konsumen. Peserta menelaah syarat teknis pelabelan, klaim mutu produk, kesesuaian izin edar, serta verifikasi kelengkapan sertifikasi mutu produk ekspor/impor.

Penyusunan tanggapan resmi dan usulan perbaikan kebijakan publik dalam bentuk Policy Brief atau Position Paper. Peserta merancang strategi komunikasi publik serta kertas kerja posisi perusahaan untuk bahan masukan dalam rapat dengar pendapat asosiasi perdagangan dan kementerian.

Pelaksanaan analisis kebijakan komprehensif terhadap isu mutu atau regulasi perdagangan terkini yang berdampak langsung pada lini bisnis perusahaan. Peserta menyusun laporan evaluasi strategis dan mempresentasikan rekomendasi penyesuaian model bisnis di hadapan manajemen puncak.