Analis Hukum

Pengenalan Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 (kedudukan, jenjang jabatan, tugas pokok), serta struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah berdasarkan Permenkum Nomor 2 Tahun 2024, khususnya posisi Analis Hukum dalam Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Praktik mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta norma hukum tidak tertulis (kebiasaan/yurisprudensi) sesuai unsur kegiatan jenjang jabatan.

Menghimpun, mengklasifikasi, dan menyusun inventarisasi peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis yang berlaku di wilayah kerja Kantor Wilayah, sebagai bahan dasar analisis pada tahap berikutnya. Output: daftar/database inventarisasi regulasi

Pemantauan (monitoring) atas implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan, termasuk identifikasi kendala, tumpang tindih norma, dan permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya. Output: laporan hasil monitoring.

Menyusun kajian evaluasi atas efektivitas suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan data hasil inventarisasi dan monitoring sebelumnya, termasuk rekomendasi perbaikan atau harmonisasi regulasi. Output: naskah evaluasi/kajian hukum.

Konsolidasi seluruh hasil inventarisasi, monitoring, dan evaluasi menjadi satu laporan komprehensif; presentasi hasil ke pembimbing