Pembina Industri

Pengenalan organisasi Kementerian Perindustrian, tugas dan fungsi Direktorat KIUI, serta peran pembinaan industri dalam mendukung ketahanan dan iklim usaha industri. Pembelajaran mengenai kerangka regulasi perizinan berusaha berbasis risiko, peran kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan perizinan, serta keterkaitan perizinan dengan kemudahan berusaha dan daya saing industri. Observasi proses kerja, pengenalan SOP, serta penelusuran regulasi dan dokumen kebijakan terkait perizinan berusaha operasional.

Pembelajaran dan praktik inventarisasi, klasifikasi, serta telaah regulasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha operasional di sektor industri. Pemetaan tahapan, persyaratan, kewenangan, mekanisme layanan, dan dokumen pendukung perizinan, termasuk keterkaitannya dengan sistem perizinan elektronik seperti OSS. Identifikasi potensi tumpang tindih ketentuan, kendala prosedural, serta aspek regulasi yang berpengaruh terhadap kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku industri.

Pembelajaran mengenai teknik pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data terkait pelaksanaan perizinan berusaha operasional. Praktik penyusunan matriks regulasi, inventarisasi permasalahan yang disampaikan pelaku usaha atau unit pembina sektor, serta pengelompokan kendala berdasarkan jenis perizinan, tahapan proses, persyaratan, dan kewenangan instansi. Penyusunan rekapitulasi dan visualisasi data sederhana sebagai bahan identifikasi permasalahan dan penentuan prioritas tindak lanjut.

Pembelajaran dan praktik analisis kesesuaian antara ketentuan regulasi dan implementasinya di lapangan. Penelaahan kendala dalam proses penerbitan atau pemenuhan persyaratan perizinan operasional, termasuk aspek koordinasi, kepastian prosedur, efektivitas layanan, dan dampaknya terhadap kegiatan usaha industri. Penyusunan analisis kesenjangan (gap analysis), identifikasi akar permasalahan, serta perumusan alternatif penyelesaian berdasarkan data, ketentuan yang berlaku, dan masukan dari pemangku kepentingan.

Pembelajaran mengenai mekanisme koordinasi kebijakan perizinan dengan unit pembina sektor, kementerian/lembaga terkait, dan pemangku kepentingan industri. Praktik penyusunan bahan rapat koordinasi, matriks tindak lanjut, ringkasan kebijakan (policy brief), serta rekomendasi perbaikan prosedur atau regulasi berdasarkan hasil analisis. Pembelajaran mengenai teknik penyampaian isu kebijakan, penyusunan argumentasi berbasis bukti, dan pemantauan tindak lanjut atas permasalahan perizinan yang telah diidentifikasi.

Pelaksanaan tugas akhir secara terintegrasi melalui penyusunan kajian sederhana mengenai isu prioritas perizinan berusaha operasional di sektor industri. Kajian mencakup identifikasi masalah, analisis regulasi dan data pendukung, pemetaan pemangku kepentingan, evaluasi implementasi, serta penyusunan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan. Penyusunan laporan hasil magang dan bahan paparan untuk mempresentasikan hasil kajian kepada pembimbing, termasuk evaluasi capaian kompetensi dalam analisis kebijakan, pengolahan data, koordinasi, dan penyusunan rekomendasi.