Staf Penelaah Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Organisasi

Memahami tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi serta peran unit kerja dalam mendukung penyusunan dan pengharmonisasian peraturan. Mempelajari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan yang baik, proses pembentukan peraturan, serta tata naskah dinas dan administrasi dokumen hukum.

Melaksanakan penelusuran dan pengumpulan peraturan perundang-undangan, keputusan, dokumen kebijakan, dan bahan hukum lain yang relevan. Mempelajari teknik klasifikasi dokumen berdasarkan jenis, hierarki, substansi, dan status keberlakuan; penyusunan daftar inventarisasi peraturan; serta pengelolaan referensi dan sumber informasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melakukan penelusuran dasar hukum yang berkaitan dengan tugas dan kebijakan Kemenko Perekonomian. Mempelajari cara mengidentifikasi keterkaitan ant peraturan, perubahan atau pencabutan ketentuan, potensi tumpang tindih pengaturan, serta isu hukum awal berdasarkan bahan yang tersedia. Menyusun matriks dasar hukum dan ringkasan isu untuk ditelaah lebih lanjut oleh pembimbing.

Mendukung penelaahan awal terhadap rancangan peraturan atau dokumen hukum dengan memeriksa kelengkapan materi, kesesuaian rujukan hukum, konsistensi istilah, struktur, dan sistematika penyusunan. Mempelajari penyusunan matriks inventarisasi masalah, pencatatan masukan dari unit terkait, serta pengelompokan isu substansi dan teknik penyusunan peraturan untuk mendukung proses pengharmonisasian.

Membantu menyiapkan bahan telaahan hukum, ringkasan substansi rancangan peraturan, matriks perbandingan ketentuan, serta dokumentasi hasil rapat atau pembahasan. Mempelajari penyusunan catatan isu dan alternatif perbaikan berdasarkan referensi hukum, pengelolaan tindak lanjut masukan, serta penataan arsip dan riwayat dokumen secara sistematis.

Melaksanakan penugasan akhir yang mengintegrasikan keterampilan pengumpulan bahan hukum, klasifikasi dokumen, penelusuran dasar hukum, dan penelaahan awal rancangan peraturan. Hasil kegiatan dapat berupa matriks inventarisasi peraturan, matriks analisis isu hukum, ringkasan hasil penelaahan, atau dokumentasi bahan pengharmonisasian. Peserta menyusun laporan akhir dan mempresentasikan hasil pekerjaan kepada pembimbing.