Pendukung Pelaksanaan Advokasi Hukum

Peserta mempelajari Permen PU Nomor 1 Tahun 2024 dan Permen PU Nomor 19 Tahun 2026 beserta ruang lingkup dan prosedur layanan advokasi hukum. Materi mencakup pertimbangan hukum, pendampingan perkara pidana, penyelesaian perkara perdata dan sengketa TUN, uji materiil, sengketa persaingan usaha, sengketa informasi publik, sengketa pelayanan publik, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta pendampingan saksi atau ahli. Peserta juga mempelajari alur permohonan, disposisi, penugasan, koordinasi, dokumentasi, etika kerja, dan kerahasiaan informasi. Kegiatan dilakukan melalui telaah regulasi, diskusi mentor, latihan identifikasi prosedur, dan pengenalan format dokumen. Target output: ringkasan regulasi, matriks jenis layanan advokasi, dan bagan alur penanganan.

Peserta membantu menginventarisasi dan memperbarui data permohonan serta penanganan layanan advokasi hukum berdasarkan dokumen yang tersedia dan dapat diakses. Kegiatan meliputi pencatatan nomor dan tanggal permohonan, unit pemohon, jenis permasalahan hukum, nomor perkara apabila ada, kronologi, objek sengketa, dokumen pendukung, tahapan penanganan, jadwal, status, dan tindak lanjut. Peserta membantu memeriksa kelengkapan administrasi, menata arsip fisik atau digital, menyusun indeks dokumen, dan mengonfirmasi ketidaksesuaian data kepada mentor. Target output: register layanan advokasi hukum, daftar kelengkapan dokumen, dan rekapitulasi status penanganan yang diperbarui secara berkala.

Peserta melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum yang relevan dengan penugasan. Peserta membantu menyusun kronologi berdasarkan dokumen, mengidentifikasi isu hukum awal, membuat matriks fakta dan dasar hukum, serta merangkum bahan untuk konsultasi atau pertimbangan hukum. Kegiatan dapat mencakup telaah awal perkara perdata, TUN, informasi publik, dan jenis permasalahan hukum lain sesuai kebutuhan tim. Hasil riset disampaikan kepada mentor untuk diperiksa dan tidak diperlakukan sebagai pendapat hukum final. Target output: matriks bahan hukum, ringkasan isu hukum, daftar regulasi dan putusan relevan, serta bahan telaah untuk ditinjau mentor.

Peserta membantu menyiapkan dan mengadministrasikan bahan dokumen dalam penanganan perkara sesuai jenis perkara dan tahapannya. Kegiatan meliputi pengenalan surat permohonan advokasi, kronologi, resume gugatan, surat tugas, surat kuasa, jawaban, replik, duplik, tanggapan, daftar dan indeks alat bukti, kesimpulan, serta dokumen upaya hukum yang relevan. Peserta juga mempelajari administrasi dokumen untuk sengketa informasi publik, pendampingan saksi atau ahli, dan penyelesaian di luar pengadilan. Pekerjaan perkara nyata hanya dilakukan berdasarkan penugasan dan akses yang diberikan, dengan penelaahan mentor. Target output: checklist administrasi, indeks dokumen dan bukti, serta draf latihan atau bahan dokumen yang telah ditelaah.

Peserta membantu memantau perkembangan perkara dan layanan advokasi berdasarkan informasi resmi, laporan tim, serta dokumen yang tersedia. Kegiatan mencakup pembaruan tahapan dan jadwal persidangan, pencatatan hasil persidangan, inventarisasi putusan atau penetapan, ringkasan amar putusan, pencatatan upaya hukum dan tindak lanjut, serta administrasi pendampingan saksi atau ahli. Peserta juga dapat membantu dokumentasi hasil konsultasi, mediasi, ajudikasi, arbitrase, atau penyelesaian di luar pengadilan sesuai penugasan. Target output: laporan monitoring berkala, ringkasan putusan atau hasil penyelesaian, serta daftar tindak lanjut perkara yang perlu diperhatikan mentor.

Peserta membantu memvalidasi dan merapikan data layanan advokasi yang telah diinventarisasi selama magang, mengelompokkan layanan berdasarkan jenis dan status, serta menyusun statistik sederhana mengenai permohonan, perkara, dokumen hukum, dan hasil penanganan. Peserta membantu mengidentifikasi data yang belum lengkap, menyusun daftar produk atau dokumen hukum, menyiapkan bahan evaluasi, serta menyusun rancangan rekapitulasi dan laporan kegiatan untuk ditelaah mentor. Pembelajaran mengacu pada prinsip evaluasi dan pelaporan dalam Pasal 23 Permen PU Nomor 19 Tahun 2026. Target output: rekapitulasi akhir, daftar dokumen advokasi, bahan evaluasi, dan laporan akhir magang dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi.