Legal & Permit Documentation Intern

Pengenalan industri Event Organizer dari perspektif hukum dan kepatuhan (compliance). Peserta mendalami teori Hukum Perjanjian (Buku III KUHPerdata) dalam konteks bisnis hiburan, regulasi perizinan keramaian publik, serta pemahaman unit kompetensi SKKNI terkait perancangan dokumen hukum. Materi berfokus pada identifikasi subjek/objek hukum dalam acara, anatomi kontrak yang baku, dan klausul-klausul esensial seperti force majeure, hak dan kewajiban, serta ganti rugi. Output bulan ini adalah pemahaman teoretis yang kuat sebagai landasan sebelum peserta terjun menyusun dokumen legal aktual untuk proyek event.

Menerapkan teori dari Topik 1 ke dalam praktik kerja nyata. Peserta berlatih menyusun (drafting) dan meninjau (reviewing) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), Memorandum of Understanding (MoU), dan Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk vendor, talent, dan venue. Praktik ini melatih ketelitian peserta dalam merumuskan klausul yang melindungi kepentingan perusahaan, sekaligus mempraktikkan simulasi negosiasi kontrak dengan pihak ketiga agar tercapai kesepakatan yang adil dan mengikat secara hukum.

Setelah kontrak dengan pihak venue dan vendor (Topik 2) disepakati, peserta melangkah ke tahap legalitas publik. Peserta mempraktikkan penyusunan proposal perizinan dan berinteraksi langsung dengan birokrasi pemerintahan. Fokus praktik mencakup pengurusan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian (Polsek hingga Mabes Polri tergantung skala acara), rekomendasi Satgas wilayah, perizinan reklame, serta pajak hiburan daerah. Peserta dilatih mengelola alur birokrasi secara taktis, efisien, dan sesuai tenggat waktu acara.

Melengkapi aspek legalitas dari Topik 3, peserta kini berfokus pada perlindungan aset tak berwujud. Peserta mempraktikkan pengurusan lisensi Hak Cipta, khususnya terkait penggunaan karya musik dalam acara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Praktik ini juga mencakup penyusunan klausul pelepasan hak siar (broadcasting rights release) untuk kebutuhan dokumentasi acara, memastikan penyelenggaraan acara bebas dari potensi gugatan pelanggaran HKI di kemudian hari.

Integrasi seluruh persiapan (kontrak, izin, lisensi) pada tahap eksekusi operasional (on-ground). Peserta melakukan pengawasan kepatuhan hukum (legal compliance patrol) selama acara berlangsung, memastikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur dalam kontrak terpenuhi. Peserta juga mempraktikkan penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) secara cepat, seperti menangani wanprestasi vendor yang mendadak gagal mengirim alat, atau komplain perizinan dari otoritas keamanan di lapangan.

Setelah acara selesai, peserta mempraktikkan proses audit kepatuhan hukum secara menyeluruh. Tugas meliputi penerbitan surat tanda terima penyelesaian kerja (bast), penutupan masa berlaku kontrak, dan pengarsipan dokumen perizinan. Peserta menyusun Laporan Audit Legalitas Event. Sisa waktu difokuskan untuk mengompilasi seluruh dokumen kerja (dari Draft Kontrak di Bulan 2 hingga Laporan Audit di Bulan 6) menjadi satu portofolio terstruktur sebagai syarat kelengkapan untuk mengikuti ujian pra-asesmen Sertifikasi BNSP skema Legal Officer.