Staff Hukum (Pokja Tekno Ekonomi dan Pengembangan Layanan)

Fokus: Fondasi regulasi pertambangan nasional dan aspek hukum pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). • Minggu 1-2: Studi komprehensif UU Minerba (UU No. 3/2020) beserta peraturan turunannya. Memahami kewenangan Ditjen Minerba dan posisi tata kelola organisasi tekMIRA. • Minggu 3-4: Mempelajari regulasi pengelolaan keuangan dan aset BLU (Badan Layanan Umum), aturan tarif layanan pengujian laboratorium, serta aspek hukum administrasi negara yang melekat pada operasional tekMIRA

Fokus: Merancang dan menganalisis kontrak bisnis jasa pengujian, hilirisasi nikel/mineral, serta kemitraan teknologi • Minggu 5-6: Teknik menyusun MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) komersial antara tekMIRA dengan perusahaan tambang swasta/BUMN untuk jasa pengujian mutu laboratorium (ISO 17025). • Minggu 7-8: Analisis klausul kontrak teknologi dan pemurnian (hilirisasi nikel, batubara, dll) serta klausa pembatasan liabilitas pengujian

Fokus: Regulasi pengawasan lingkungan hidup, pengelolaan limbah tambang, dan dekarbonisas. • Minggu 9-10: Kajian regulasi terkait sistem pemantauan air limbah tambang terintegrasi (seperti aspek hukum aplikasi SPARING/SPARTAN tekMIRA) serta sinkronisasi aturan Kementerian LHK dan ESDM. • Minggu 11-12: Aspek hukum pelaksanaan Good Mining Practices (Penerapan teknologi ramah lingkungan, remedi tanah tercemar merkuri, dan audit faktor emisi GRK).

Fokus: Perlindungan inovasi teknologi minerba secara legal serta hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. • Minggu 13-14: Mengurus hak paten teknologi pengolahan mineral hasil invensi tim peneliti tekMIRA ke portal DJKI, perjanjian lisensi teknologi, serta proteksi rahasia dagang formula kimia pengolah air limbah tambang (tek-AAT). • Minggu 15-16: Mempelajari aspek hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) khusus BLU untuk pembelian alat-alat laboratorium mutakhir.

Fokus: Penyelesaian klaim hasil uji mutu, wanprestasi kontrak, dan tata cara menghadapi audit hukum. • Minggu 17-18: Studi penanganan sengketa konsumen atas ketidaksesuaian hasil pengujian mineral/batubara. Taktik hukum menyusun Somasi responsif dan penyelesaian sengketa alternatif (Non-Litigasi). • Minggu 19-20: Simulasi Legal Risk Assessment terhadap proyek hilirisasi, mendampingi proses audit kepatuhan hukum oleh BPK atau Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

• Minggu 21-22: Penyusunan Legal Opinion (LO) secara mandiri mengenai isu riil (misal: "Analisis Aspek Hukum Pengalihan Aset Teknologi Remediasi Lahan Tambang dari Pihak Ketiga ke Ditjen Minerba"). • Minggu 23-24: Presentasi Legal Opinion di hadapan Kepala Divisi Hukum/Manajemen tekMIRA, asesmen performa kerja magang, serta penyerahan sertifikat kompetensi hukum sektor industri Minerba.